PENGERJAAN GEDUNG BAPEDA KAB. TASIKMALAYA DISINYALIR SARAT PENYIMPANGAN

 

                   PPTK /PPK Cahyono Rahman

Tasikmalaya SNP

Pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung/kantor Bapeda Kabupaten Tasikmalaya menuai kontroversi dari berbagai elemen, pasalnya terdapat dugaan sarat penyimpangan baik secara teknis maupun non teknis. berawal dari mulainya meniup pluit pertanda kompetisi perebutan piala bergilir dari dinas tata ruang dan pemukiman dan yang di perebutkan oleh para peserta pengusaha/PT tersebut adalah sebuah proyek pengerjaan pembangunan gedung/kantor BAPEDA kabupaten tasikmalaya. Yang nilainya Rp. 4.954.000.000 belum termasuk PPH/PPN. Di tambah gratifikasi sebesar 10% untuk para panitia penyelenggara, katanya. makanya dengan persaingan antara para pengusaha/kontraktor yang mendapatkan atau memenangkan tender proyek tersebut tanpa adanya konpirasi dengan pihak tertentu Mustahil akan terwujud, Tentunya dengan segala cara yang dilakukan akan terjadi sikut kiri sikut kanan. Setelah timbul sebagai pemenang tender Tahun 2011 itulah yang menjadi juara dan berhak mengerjakan proyek tersebut, namun setelah dikerjakan dari awal bangunan gedung/kantor BAPEDA itu Sampai kini menyimpan misteri dari berbagai aspek diantaranya, kriteria pengerjaan tahap 1 tahap 2 artinya, dari PT.A dilanjutkan ke PT.B dan yang jadi pertanyaan apakah PT yang memenangkan tender awal sudah sesuai dengan mekanisme atau mengacu ke kepres No. 80 Tahun 2003 atau PP 54. Tentunya hasil feripikasi termasuk penunjang persyaratan secara administratifnya sudah lengkap sehingga bisa lolos dari uji seleksi, Akan tetapi setelah ditengah perjalanan.ko malah digelar lagi lelang ulang. Itu pun mekanisme lelangnya tidak di publikasikan ke umum, tau tau pertanggung jawaban pekerjaan gedung bapeda itu Kini sudah berpindah tangan ke PT lain. Berarti gedung itu Oleh 2 perusahaan yang 1.PT yang ke 2.CV ,menyikapi hal ini mungkin publik lah yang bisa menilai atas segala tindak tanduk perjalanan pembangunan pasilitas negara yang notabene dijadikan ajang bancakan para penguasa. Sementara ketika  tim swara nasional pos menelusuri ke area lokasi proyek pembangunan yang sedang dikerjakan terindikasi proyek tersebut  tidak ada dan tidak terlihat adanya papan proyek apalagi direksik keit. Makanya tim mengidentifikisikan proyek pembangunan tersebut tidak bertuan (proyek siluman), setelah penelusuran di lokasi pengerjaan proyek akhirnya tim mendatangi kantor dinas tata ruang dan pemukiman kabupaten tasikmalaya.

Saat di temui PPTK/PPK Cahyono Rahman di ruang kerjanya, membantah dengan adanya tuduhan indikasi terjadinya kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) terkait pelaksanaan proyek gedung kantor bapeda, apalagi adanya gratifikasi 10%  dari nilai kontrak.

Di pertanyakan tentang ada dan tidak adanya direksik keit dengan papan proyek , cahyono mengatakan, ada !! , tapi sudah dibongkar dikarnakan adanya pembuatan parit/saluran yang mengelilingi area bangunan, dan sekarang di pindahkan ke dalam ruangan beserta papan proyeknya, dikatakan cahyono proyek pembangunan bapeda dari dana alokasi khusus (DAK) APBN TH anggaran 2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp.4.954.000.000 belum termasuk PPN PPH paparnya.

Di tempat terpisah aktifis peduli pembangunan dan pemerhati yang tidak bersedia di sebut jati dirinya, mengatakan kepada SNP dengan lantang serta gamblang “saya sangat tau persis dengan  jelas dari awal hingga kini bahwa pelaksanaan pembangunan gedung tersebut terjadi praktek KKN/gratifikasi yang dapat merugikan Negara dan apabila pihak instansi terkait/dinas tata ruang dan pemukiman melalui PPTK sebagai panitia bersikukuh bahwa tidak adanya, penyimpangan, maka saya sebagai sumber sangat siap di komportir dengan yang bersangkutan Maka dari itu saya berharap terhadap penegak hukum agar dapat mengungkap masalah pembangunan gedung/kantor bapeda yang dinilai sarat korupsi kolusi dan nepotisme, paparnya. Dadang.

Posted in: PENGERJAAN GEDUNG BAPEDA KAB. TASIKMALAYA DISINYALIR SARAT PENYIMPANGAN