21.06
Swara Nasional Pos
Tasikmalaya SNP
Pasca di berlakukan moratorium serta reklamasi terhadap semua para penambang pasir besi yang berada di wilayah pantai selatan dari Kecamatan Cikalong sampai ke Kecamatan Cipatujah pengusaha tersebut yang terdaftar di Distamben jumlahnya 25 perusahaan / penambang yang konon katanya legalitasnya jelas, ironisnya selama pihak pemerintah kabupaten tasikmalaya melalui SK Bupati UU saat pemberhentian sementara terindikasi bahwa mekanisme awal ada yang salah dari segi penerapan aturan sehingga kini harus diterapkan moratorium yang pada akhirnya ultimatum pun tanpa di indahkan bagi sebagian pengusaha tambang pasir besi sehingga dapat menimbulkan kecemburuan social bagi pengusaha yang taat terhadap aturan. Ketika SNP menulusuri ke tempat pertambangan yang terletak di kecamatan Cipatujah areanya di desa Candum Kp.Cijarian terlihat pada saat itu perusahaan tersebut sedang beraktifitas seperti biasa, deru mesin dozer menderu menandakan perusahaan itu tidak terkena virus moratorium. Kala itu kami sempat bertanya kepada salah satu warga dan kami jadikan sebagai narasumber yang secara kebetulan dia sebagai BPD di desa Candum Namanya Wawan dengan paparanya setelah ditanya mengenai nama perusahaan tersebut mengatakan “saya tidak tau persis mengenai CV.SML (Sinar Makmur Lestari) Cuma waktu itu kuwunya Bu Eti memang sempat datang ke desa mungkin untuk mengurus perijinan tetapi kan waktu itu sedang masanya pemberhentian dan saya juga tau seandainya lagi di berlakukanya moratorium apakah masalah perijinan bisa diproses engga, makanya saya jadi bingung padahal dari awal aktifitas jalan terus sementara melihat perusahaan yang lainnya sebagian pada berhenti sepertinya CV.SINAR MAKMUR LESTARI ini tidak ada yang mengusir dari Dinas manapun setau saya tidak ada dari TIM Moratorium datang kelokasi lagian setau saya yang bertanggung jawab di perusahaan tambang pasir besi itu katanya dari Mabes Polri namanya Pa HR dan setiap datangnya ke lokasi biasanya hari sabtu/minggu,oh pantesan waktu itu kan kami datangnya hari jumat jadi kami tidak sempat bertemu dengan yang namanya Pa HR yang dari Mabes Polri sehingga kami tidak bisa komfirmasi secara langsung, sumber mengatakan saya sangat heran sebagai warga Ciandum merangkap pengurus BPD Ko perusahaan ini tidak ada yang berani memberhentikan, kenapa? Yah mungkin kan yang namanya aparat daerah semuanya kan bawahannya jadi tidak bisa berkutik walau terlihat jelas bahwa aktifitas perusahaan tersebut melanggar SK Bupati tetapi kesannya kalau memang betul nama Pa HR yang dari Mabes Polri tersebut kan tentunya sangat mengetahui aturan dan hukum seyogyanya bisa memberikan suritauladan terhadap sesama para pengusaha jangan mentang mentang punya kuasa dan menurut sumber katanya CV.Sinar Makmur Lestari konon katanya mendapat rekomendasi dari Bupati sehingga aktifitas berjalan terus tanpa hambatan apapun,Wah jadi tambah pusing disisi lain Bupati memberlakukan penghentian sementara di sudut lain pula Bupati memberikan rekomendasi kepada perusahaan tersebut ironisnya saking di beri kebebasan sampai lupa tidak sadar jangkauan pengerukan dollar itu kini menjalar ke tempat lahan perusahaan tertentu diduga menyerobot hak orang lain guna meraup sebongkah keuntungan walau tanpa sadar,cetus sumber. Ekses dari polemic dilapangan sebagai fakta pembuktian bahwa dengan adanya pihak TIM Moratorium dan Dinas Pertambangan serta Bupati akhirnya saling lempar lembing di antara yang memproduksi kebijakan dan yang di beri kewenangan termasuk yang memproses perijinan seolah dengan diterapkannya Moratorium hanyalah dagelan belaka, pembuktian dilapangan aktifitas penambangan sampai saat ini berjalan lancar berarti perusahaan yang lain pun boleh berjalan lagi tanpa tanpa harus menunggu pencabutan SK Bupati karna yang lain pun berjalan,cetus sumber. (Dang)
